BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum islam ditetapkan oleh Allah ditetapkan oleh
Allah dan RasulNya sebagai pembuat hukum (al-syar’i) dengan suatu tujuan bagi
kemaslahatan manusia itu sendiri secara keseluruhan, yakni untuk menjaga
eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun
spritualnya yang dalam kepustakaan hukum islamnya disebut maqashid al-syari’ah.
Sementara mawqashid al-syariah adalah sebuah teori
pendekatan filsafat hukum islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia
dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum yang dalam
istilah syatibi disebut al-nazar fi al-ma’alat menampakkan maqashid syariah
dalam bentuk pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum tuhan dengan
aspirasi hukum yang manusiawi.
Mengacu pada factor yang terkait mengenai maqashid
al-syariah maka disini kita akan mengkaji tentang bagaimana hubungannya dengan
marsalah mursalah, istihsan, qaul sahabi, syar’u man qablana, dan istishab.
B. Rumusan Masalah
A. Pengertian
maqashid syari’ah
B. Penerapan
maqashid syari’ah dalam pengembangan hukum
C. Hubungannya
dengan dalil yang tidak disepakati ulama
D. Tujuan
Makalah
ini ditulis dengan tujuan untuk mengembangkan diri, menambah ilmu, pengetahuan
dan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah “Filsafat Hukum Islam” yang dibimbing
oleh Bapak Dr.H. Afifi Fauzi Abbas,MA.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Maqasid al-Syari’ah
Secara
bahasa, maqashid syari’ah terdiri dari dua kata yakni, maqashid dan syari’ah.
Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan,
syari’ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat
pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.[1]
Menurut asy-syatibi, maqashid syari’ah merupakan tujuan syari’ah yang lebih
memperhatikan kepentingan umum.[2]
Dan syari’ah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambaNya tentang
urusan agama, atau hukum yang ditetapkan oleh Allah baik ibadah ataupun
muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia.
Menurut
istilah, maqashid syari’ah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan
pensyari’atan hukum. Jadi, maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan yang hendak
dicapai dari suatu penetapan hukum.
Tiga level kepentingan:
-
Daruriyah
Kepentingan
esensial yang jika tidak terpenuhi dapat mengancam eksistensi maslahah.
-
Hajiyah
Kepentingan
yang pemenuhannya dapat menghindarkan manusia dari kesulitan.
-
Tahsiniyah
Kebutuhan
untuk menunjang pelaksanaan aturan, menjaga etika dan kepatutan.
B.
Peranan
Maqashid Syari’ah dalam pengembangan hukum
Pengetahuan
tentang maqashid syari’ah, seperti ditegaskan oleh Abd alWahhab Khalaf, adalah
hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi
Al-Qur’an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang
sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak
tertampung oleh Al-Qur’an dan sunnah secara kajian kebahasaan. [3]
metode istimbath, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah metode
pengembangan hukum islam yang didasarkan kepada Maqashid syari’ah. Qiyas,
misalnya, baru bisa dilaksanakan apabila dapat ditemukan maqashid syari’ahnya
yang merupakan alasan logis (illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang
kasus diharamkannya minuman khamar (QS Al-Maidah:90). Dari hasil penelitian
ulama ditemukan bahwa maqashid syari’ah dari diharamkannya minuman khamar ialah
sifat memabukannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi
alasan logis (illat) dari keharaman khamar adalah sifat memabukannya, sedangkan
khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.
Jika
tidak ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan al-maqis alaih (tempat
mengqiyaskan), tetapi termasuk kedalam tujuan syari’at secara umum seperti
seperti untuk kebutuhan-kebutuhan khusus, dalam hal ini dilakukan metode
maslahah mursalah. Dalam kajian ushul fiqh, apa yang dianggap maslahah bila
sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syari’at, dapat diketahui
sebagai landasan hukum yang dikenal maslahat mursalah.
Jika
yang diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui
qiyas, kemudian karena dalam salah satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan
akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan
lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat
ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut ijtihad seperti ini disebut dengan
istihsan.
Metode
pendekatan hukum melalui maqashid syariah dalam praktek-praktek istimbath
tersebut yaitu praktek qiyas, istihsan, marsalah mursalah, dan lainnya seperti
istishab, sa’ad al-zariah dan urf, disamping disebut sebagai metode penetapan
hukum melalui maqashid syariah, juga oleh sebagian besar ulama ushul fiqih
disebut sebagai dalil-dalil pendukung.
C.
Hubungan
Maqashid Syari’ah dengan dalil-dalil yang tidak disepakati ulama
1.)
Maslahah
Mursalah
Pengertian
maslahah mursalah dalam bahasa arab berarti, “perbuatan-perbuatan yang
mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum ialah setiap segala
sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan
seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau
menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang
mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu maslahah itu
mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak
atau menghindarkan kemudharatan.[4]
Misalnya
adalah kemaslahatan yang menghendaki bahwasannya akad jual-beli yang tidak
dicatat tidak dapat memindahkan hak milik.[5]
Syarat-syarat berhujjah dengan maslahah
mursalah:
1.
Ia haruslah merupakan
suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat
dugaan saja.
2.
Bahwa ia adalah
kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi
3.
Bahwa
pembentukkan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum
atau prinsip yang telah berdasarkan nash atau ijma’.
Seperti
mislanya dalam pembagian harta warisan tidak sah mengakui kemaslahatan yang
menuntut persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan karena kemaslahatan ini dibatalkan
seban bertentangan dengan nash. [6]
2.)
Istihsan
Secara
etimologis istihsan berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya
sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Adapun
pengertian istihsan secara istilahi yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari
tuntutan qiyas jali (nyata) kepada
tuntutan qiyas yang khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitsnay
(pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan
perpalingan ini.
Contohnya,
pelaksaan ibadah haji dari tahun ketahun semakin dirasakan semakin kompleks dan
semakin sulit mengatasinya mengingat jamaah haji semakin banyak seiring dengan
pertambahan penduduk dan perkembangan teknologi dibidang transportasi
memudahkan perjalanan ketanah suci, sedangkan lokasi pelaksanaan ibadah haji
tidak pernah mengalami perkembangan.
3.)
Syar’u man
qablana
Para
ulama menjelaskan bahwa syar’u man qablana ialah hukum-hukum yang telah
disyari’atkan untuk umat sebelum islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul
terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya
syariat nabi Muhammad SAW.
Pengelompokkan
syar’u man qablana terdiri dari tiga kelompok:
1.
Syariat yang
terdahulu yang terdapat dalam Al-qur’an atau penjelasan nabi yang disyariatkan
untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan dijelaskan pula dalam Al-qur’an atau hadis
nabi bahwa yang demikian telah dinasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat nabi
Muhammad.
Misalnya
firman Allah dalam QS al-An’am:146
“Kami
haramkan atas orang-orang yahudi setiap (binatang) yang punya kuku; dan dari
sapi dan kambing Kami haramkan pada mereka lemaknya”.
Ayat
ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang yahudi dahulu.
2.
Hukum-hukum
dijelaskan dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya
dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan berlaku untuk
selanjutnya.
Misalnya
firman Allah dalam QS Al-Baqarah:183
“hai
orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.
Dalam
ayat ini disyariatkan berpuasa untuk umat terdahulu dan diwajibkan atas umat
nabi Muhammad.
3.
Hukum-hukum yang
disebutkan dalam Al-Qur’an atau hadis nabi, dijelaskan berlaku untuk umat
sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita, juga
tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh.
Dari tiga kelompok
syariat sebelum kita, bentuk pertama sudah jelas kedudukannya yaitu tidak
berlaku lagi untuk umat nabi Muhammad. Demikian juga dengan bentuk kedua yang
disepakati telah menjadi hukum islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang
disebut syariat sebelum kita yang menjadi bahan kajian ulama Ushul pada waktu
membicarakan dalil-dalil syara’ atau metode ijtihad.
4.)
Qaul Shahabi
Sulit
menemukan arti mazhab shahabi itu secara defenitif yang bebas dan kritik.
Namun, dari beberapa literature yang menjelaskan hakikat mazhab shahabi, dapat
dirumuskan arti mazhab shahabi itu secara sederhana, yaitu:
“mazhab
shahabi adalah fatwa sahabat secara perorangan”.
Contohnya
seperti perkataan Aisyah RA:
“kandungan
itu tidak tinggal dalam perut ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran
yang dapat mencegah bayangan alat tenun”
Maka
contoh ini tidak dapat menjadi tempat ijtihad dan pendapat. Oleh sebab itu,
maka apabila hal tersebut shahih, maka sumbernya adalah pendengaran dari
Rasulullah saw. Ia termasuk sunnah sekalipun pada lahirnya ia termasuk dari
perkataan sahabat.[7]
5.)
Istishab
Istishab
menurut lughawi berasal dari kata is-tas-ha-ba dalam sighat istif’al
yang berarti selalu atau terus menerus. Sedangkan shahabah diartikan dengan
sahabat atau teman. Maka istishab secara lughawi yaitu selalu menemani atau
selalu menyertai.[8]
Secara
terminology, ada beberapa ulama memberikan defenisi istishab:
1.
Ridha mudzaffar
dari kalangan syi’ah
“mengukuhkan
apa yang pernah ada”
2.
Al-syaukani
dalam irsyad al-fuhul
“apa
yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku
pada masayang akan datang”
3.
Ibn al-qayyim
al-jauziyah
“mengukuhkan
menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada”
Menurut para ilmu ushul fiqh,
isitshab adalah menetapkan hukum atassesuatu berdasarkan keadaannya sebelumnya,
sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut. Atau ia
adalah menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap
pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.
Apabila seorang
mujtahid ditanyai tentang hukum sebuah perjanjian atau suatu pengelolaan, dan
ia tidak menemukan dalil syar’I yang membicarakan hukumnya, maka ia memutuskan
dengan kebolehan perjanjian atau pengelolaan tersebut berdasarkan atas kaidah?:
“sesungguhnya asal mula
dalam segala sesuatu adalah dibolehkan”
Dan hal ini merupakan
keadaan dimana Allah menciptakan sesuatu yang ada di bumi seluruhnya. Oleh
karena itu, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan perubahannya, maka
sesuatu itu tetap pada kebolehannya yang asli.
[1]
Totok, Kamus Ushul Fiqih, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005, hal. 97
[2] Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial,
Yogyakarta: LKIS, 1994
[3]
Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Maqashid syariah, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2007
[4]
Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana ilmu,
2001, hal. 323-324
[5]
Prof. abdul wahhab khalaf, ilmu ushul fiqih, Semarang: Dina Utama,cet. Ke-1,
1994, hal.117
[6]
Prof. abdul wahhab khalaf, ilmu ushul fiqih, Semarang: Dina Utama,cet. Ke-1,
1994, hal. 119-120
[7]
Prof. abdul wahhab khalaf, ilmu ushul fiqih, Semarang: Dina Utama,cet. Ke-1,
1994, hal.134
[8]
Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana ilmu,
2001, hal.342
